 |
| Foto : Menlu Retno |
Jakarta, Pesan Rakyat - Pemerintah Republik Indonesia melalui Menteri Luar Negeri nya Retno LP Marsudi menghadiri Debat Umum Sidang Pleno ke-67, Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (SMU PBB), (20/05).
Sidang Pleno yang berlangsung di Markas PBB, New York, Amerika Serikat ini membahas agenda 37 perihal situasi di Timur Tengah serta agenda 38 mengenai isu Palestina.
Dalam pembukaannya, Menlu RI menegaskan bahwa kehadirannya di Markas Besar PBB adalah demi kemanusiaan, demi keadilan masyarakat Palestina, dan untuk menyerukan penghentian kekerasan dan gencatan senjata demi menyelamatkan nyawa mereka yang tidak bersalah, termasuk perempuan dan anak-anak.
“Pendudukan dan agresi terus-menerus yang dilakukan Israel tidak hanya harus dikecam, tetapi juga merupakan pelanggaran berat terhadap hukum internasional. PBB harus segera mengambil tindakan nyata,” ujar Retno
Pada kesempatan itu, Menlu RI juga menyuarakan tiga langkah yang patut dilakukan oleh PBB. Adapun tiga tersebut :
Pertama, penghentian kekerasan dan aksi militer guna mencegah jatuhnya lebih banyak korban. “Sidang Majelis Umum PBB perlu mendesak segera dilakukannya gencatan senjata yang berkelanjutan dan sepenuhnya dihormati. Segala cara harus ditempuh untuk meredakan situasi secepatnya, dan kami mendukung upaya Sekjen PBB terkait hal tersebut,” tegasnya.
Untuk mencegah terulangnya kebrutalan Israel di kemudian hari. Diperlukan kehadiran internasional (international presence) di Al-Quds guna memantau dan memastikan keselamatan rakyat Palestina di wilayah pendudukan. Kehadiran internasional tersebut juga bertujuan untuk melindungi status Al-Haram Al-Sharif sebagai tempat suci tiga agama.
Langkah kedua, yang diserukan Indonesia adalah memastikan akses bantuan kemanusiaan dan perlindungan warga sipil. SMU PBB bersama dengan badan-badan PBB lainnya perlu meningkatkan upaya untuk menyediakan bantuan kemanusiaan kepada warga Palestina yang terdampak.
“SMU PBB harus mendesak Israel membuka dan membolehkan akses pengiriman bantuan kemanusiaan, termasuk di Gaza yang telah dikepung selama lebih dari 13 tahun,” kata Retno.
Langkah ketiga adalah mendorong dilangsungkannya negosiasi multilateral yang kredibel berdasarkan parameter-parameter yang disepakati secara internasional untuk mencapai “solusi dua-negara”. SMU PBB memiliki kewajiban moral dan politis untuk memastikan terjadinya negosiasi perdamaian tersebut.
“Kita harus menghentikan upaya sistemik kekuatan penjajah (Israel) yang bisa jadi tidak akan menyisakan apapun untuk dinegosiasikan. Jangan sampai rakyat Palestina tidak lagi punya pilihan selain menerima ketidakadilan sepanjang hidup mereka, ” tegas Menlu.
Retno menambahkan, dunia harus memberikan dukungan kepada Palestina dan melawan ketidakadilan yang harus segera dihentikan.
Dirinya menambahkan, pertemuan ini bertujuan untuk berkomitmen dalam melawan aksi ilegal Israel pada penduduk Palestina
“Hari ini kita menyelenggarakan pertemuan ini untuk satu tujuan, yaitu memastikan keadilan bagi rakyat Palestina. Pertemuan ini akan dilihat sebagai ujian bagi multilateralisme. Kita harus tetap berkomitmen dan bersatu dalam upaya melawan aksi ilegal Israel demi mengakhiri pendudukan di Palestina,” pungkasnya.
Dalam beberapa hari ke depan, Menlu Retno juga akan melakukan serangkaian pertemuan bilateral untuk menggalang dukungan internasional bagi Palestina.
-FauziDaulay