 |
| Ferdinand Nauw Tahoba Tokoh Muda Papua |
Pesan Rakyat - Pernyataan tegas Bupati Fakfak, Samaun Dahlan, S.Sos., M.AP, yang mengultimatum pencopotan pejabat Dinas Pendidikan bila program pendidikan gratis tidak berjalan sesuai target, menjadi penegasan politik yang langka dan kuat dalam konteks pembangunan pendidikan di Tanah Papua. Namun keberanian tersebut harus dibarengi dengan skema pelaksanaan yang tepat, agar kebijakan ini tidak justru menciptakan beban administratif baru atau menjadi proyek populis tanpa dampak jangka panjang.
Pendidikan gratis harus menjadikan sekolah sebagai subjek pelaksana utama, bukan objek kebijakan. Oleh karena itu, pendekatan melalui Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) dan pembentukan koperasi sekolah di tiap satuan pendidikan adalah langkah strategis yang tidak hanya tepat secara administratif, tetapi juga progresif secara sosiologis.
BOSDA dan Koperasi Sekolah: Menghidupkan Otonomi Sekolah
Melalui BOSDA, sekolah diberikan keleluasaan untuk mengelola dana sesuai kebutuhan nyata siswa dan konteks lokal. Koperasi sekolah, yang dikelola oleh guru dan komite sekolah, menjadi aktor dalam pengadaan barang-barang kebutuhan siswa seperti seragam, sepatu, tas, dan alat tulis. Selain memotong rantai birokrasi dan potensi kebocoran anggaran, mekanisme ini mendorong tanggung jawab bersama dan pemberdayaan ekonomi lokal.
Koperasi sekolah juga dapat bekerja sama dengan UMKM sekitar untuk memproduksi kebutuhan siswa, menciptakan efek ganda (multiplier effect) bagi perekonomian kampung dan distrik.
Contoh Keberhasilan: Inspirasi dari Papua dan Luar Papua
Di Kabupaten Jayapura, program BOSDA Plus yang diluncurkan sejak 2017 berhasil meningkatkan partisipasi sekolah dalam pengambilan keputusan. Sekolah diberikan otonomi menyusun RKAS berbasis kebutuhan riil. Hasilnya, angka putus sekolah menurun dan partisipasi pendidikan meningkat di wilayah pinggiran Danau Sentani.
Sementara itu, di Kabupaten Kulon Progo (DI Yogyakarta), pembentukan koperasi sekolah diintegrasikan dengan program BOSDA sejak 2014. Koperasi menjadi penyedia perlengkapan sekolah, dan bahkan menjadi sarana praktik kewirausahaan siswa. Kepala Dinas Pendidikan Kulon Progo saat itu menyatakan bahwa koperasi sekolah "menjadikan sekolah sebagai pusat pertumbuhan nilai ekonomi dan nilai karakter."
Kutipan Ahli: Otonomi dan Transparansi adalah Kunci
Menurut Dr. Suyanto, M.Ed., Guru Besar Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta, “Kebijakan yang berhasil adalah kebijakan yang memberi ruang partisipasi dan rasa memiliki. BOSDA adalah bentuk kepercayaan kepada sekolah, bukan hanya soal uang, tapi soal tanggung jawab.”
Senada, dalam jurnal Decentralization and School-Based Management in Indonesia (World Bank, 2019), disebutkan bahwa "pendekatan desentralisasi keuangan melalui BOSDA telah terbukti meningkatkan efisiensi pengelolaan anggaran pendidikan dan mengurangi kesenjangan akses antarwilayah.”
Seruan Hardiknas 2025: Dukung Gerakan Pendidikan Bermartabat
Dalam momentum Hari Pendidikan Nasional 2 Mei 2025, inilah saat yang tepat bagi seluruh pemangku kepentingan pendidikan—kepala sekolah, guru, komite, orang tua, hingga pelaku usaha lokal—untuk bersatu mendukung kebijakan visioner Bupati dan Wakil Bupati Fakfak. Pendidikan gratis bukan hanya janji politik, melainkan sebuah gerakan kolektif menuju Fakfak Cerdas, Fakfak Mandiri, dan Fakfak Bermartabat.
Mari kita pastikan kebijakan ini tidak berhenti di atas kertas. Sekolah harus kita berdayakan, bukan diseragamkan. Kita kuatkan ekosistem pendidikan dari dalam, melalui skema yang mendorong partisipasi dan kemandirian.
Seperti kata Ki Hadjar Dewantara: "Anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya. Pendidik hanya dapat menuntun." Maka, mari tuntun sekolah dengan mempercayainya sebagai subjek pembangunan pendidikan Fakfak yang bermartabat.
Penulis adalah Sekretaris Jenderal Solidaritas Guru Asli Papua
Referensi:
1. World Bank. (2019). Decentralization and School-Based Management in Indonesia.
2. Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo. (2020). Laporan Tahunan Koperasi Sekolah.
3. Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura. (2022). Evaluasi BOSDA Plus di Wilayah Danau Sentani.
4. Kompas.id (2023). BOSDA dan Inovasi Pemerintah Daerah dalam Pendidikan.
5. Wawancara Dr. Suyanto, M.Ed., Universitas Negeri Yogyakarta, dalam Majalah Pendidikan Nasional, edisi April 2024.***