 |
| GMNI Jaksel tolak gelar pahlawan Soeharto |
Pesan Rakyat - GMNI Jaksel Kirim surat terbukanya untuk Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.
Isi Surat dari GMNI Jaksel dengan menolak keputusan pemerintah yang memberikan gelar pahlawan pada Soeharto.
GMNI menyatakan dengan tegas bahwa Soeharto bukan pahlawan tapi penghianat.
Berikut isi surat GMNI Jaksel untuk Presiden Prabowo Subianto.
Dengan hormat dan kesadaran penuh sebagai warga negara dan organisasi Gerakan yang berpegang teguh pada Pancasila 1 Juni dan Ajaran-Ajaran Bung Karno, kami menyatakan penolakan tegas terhadap rencana penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada mantan Presiden Soeharto. Gelar tersebut bertentangan dengan semangat Pancasila—khususnya sila ke-2 (Kemanusiaan yang Adil dan Beradab), sila ke-5 (Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia), dan cita-cita kemerdekaan 17 Agustus 1945 yang diperjuangkan dengan darah rakyat.
Soeharto dan Pengkhianatan terhadap Pancasila
1.Kemanusiaan yang Terinjak Rezim Orde Baru di bawah Soeharto mencatatkan sejarah kelam pelanggaran HAM: pembungkaman demokrasi, penculikan aktivis (Tragedi 1998), pembantaian tanpa pengadilan (Peristiwa 1965-1966), serta eksploitasi buruh dan petani. Gelar pahlawan akan menguburkan keadilan bagi korban dan mengingkari sila ke-2 Pancasila.
2.Keadilan Sosial yang Dikorbankan Selama 32 tahun berkuasa, Soeharto membangun sistem ekonomi kapitalisme kroni melalui KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme). Kekayaan negara dikonsentrasikan pada segelintir elite, sementara rakyat terjebak dalam kemiskinan struktural—bertentangan dengan sila ke-5 Pancasila.
3.Persatuan Indonesia yang Dipaksa Stabilitas Orde Baru dibangun di atas represi: kebebasan berserikat dibungkam, oposisi dihancurkan, dan kebhinekaan direduksi menjadi seragamitas. Pancasila dijadikan alat legitimasi kekuasaan, bukan sebagai fondasi kehidupan berbangsa yang inklusif (sila ke-3).
Pancasila 1 Juni 1945: Melawan Amnesia Sejarah
Pada pidato 1 Juni 1945, Bung Karno menegaskan: "Pancasila bukanlah alat kekuasaan, melainkan jiwa bangsa yang merdeka, adil, dan berdaulat." Memberikan gelar pahlawan kepada Soeharto sama dengan mengkhianati semangat tersebut, karena:
- Mengabsahkan otoritarianisme sebagai "jasa" kepada bangsa.
- Menghapus tanggung jawab sejarah atas kejahatan sistematis yang dilakukan rezimnya.
- Mengorbankan generasi muda yang berhak mengetahui sejarah bangsa secara objektif.
Tuntutan Kami
1. Batalkan penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto
2. Adili Jokowi dan Makzulkan Gibran Sebagai Rezim KKN dan Pengkhianat Pancasila dan Konstitusi
3. Prioritaskan rehabilitasi korban pelanggaran HAM Orde Baru sebagai bentuk penebusan dosa sejarah.
4. Perkuat pendidikan sejarah kritis yang mengajarkan Pancasila sebagai etika politik, bukan alat represi.
Jika tuntutan ini diabaikan, kami akan menganggap sebagai:
- Pengkhianatan terhadap Pancasila dan konstitusi oleh rezim saat ini.
- Legitimasi baru bagi oligarki yang ingin mengulang kekuasaan otoriter.
- potong satu generasi! antara rakyat dan negara yang seharusnya berdiri di atas dasar Pancasila 1 Juni.
Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarahnya, bukan membalsem kebohongan sebagai kebanggaan."***