Aktivis 98 Ingatkan Presiden Agar Segera Copot Kapolri Hingga Reshuffle Menteri Bermasalah

 
Puluhan Aktivis 98 memberikan pernyataan dalam konferensi pers dengan memberikan tuntutan agar segera dilaksanakannya agenda reformasi kepolisian dan perombakan elit politik nasional./IST

Pesan Rakyat - Aksi demontrasi untuk kritik pemerintahan Prabowo Subianto semakin keras kembali berdatangan kali ini hadir dari barisan Aktivis 98.

Puluhan Aktivis 98 memberikan pernyataan dalam konferensi pers dengan memberikan tuntutan agar segera dilaksanakannya agenda reformasi kepolisian dan perombakan elit politik nasional.

Menurut aktivis 98, suara Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto sudah tak lagi mampu menenangkan rakyat.

Ia juga mengatakan sebuah kondisi yang disebut berbahaya bagi stabilitas negara.

Aktivis 98 pun mendesak Presiden agar segera mencopot Kapolri dan Kapolda Metro Jaya, atau keduanya memilih mundur. 

Tak hanya itu, mereka juga menuntut partai politik segera melakukan pergantian antar waktu (PAW) terhadap anggota DPR RI yang dinilai memprovokasi rakyat.

Sementara itu, reshuffle kabinet dinilai mendesak untuk mencopot Menteri maupun Wakil Menteri yang dianggap bermasalah.

“Kami kalkulasikan dalam satu kali 24 jam cukup untuk Presiden mengambil keputusan,” kata Ubedilah Badrun saat ditemui di bilangan Jakarta Pusat, Sabtu 30 Agustus 2025.

“Tuntutan kami bukan sekadar pemecatan Kapolri dan Kapolda, tapi juga perubahan kebijakan negara. Peringatan ini bukan main-main,” imbuhnya.

Seraya dengan akitivis 98 lainnya Ray Rangkuti juga mengingatkan Presiden Prabowo agar tidak abai terhadap aspirasi rakyat.

Menurutnya, pola represif aparat hanya memperdalam krisis kepercayaan publik.

Aktivis 98 juga menyerukan agar pemerintah menghentikan segala bentuk arogan.

Ia juga menyerukan tindakan represif aparat kepolisian dalam menghadapi demonstrasi rakyat.

Mereka pun juga tidak lupa menekankan pentingnya kembali pada agenda reformasi 1998 yang menuntut transparansi, akuntabilitas, dan penghormatan terhadap hak rakyat.

“Sekarang waktunya pemerintah mendengarkan rakyat, bukan justru melanggengkan politik elitis yang menjauh dari persoalan masyarakat sehari-hari,” tegas Ray.***

Lebih baru Lebih lama