PESANRAKYAT.ID - Tantangan yang dihadapi birokrasi saat ini tidak lagi terbatas pada urusan administrasi pemerintahan. Perkembangan teknologi digital yang sangat cepat, munculnya kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI), hingga berbagai persoalan global menuntut aparatur pemerintah memiliki kemampuan kepemimpinan yang lebih adaptif dan visioner.
Kondisi tersebut menjadi salah satu perhatian dalam Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XIII Tahun 2026 yang digelar Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi NTB. Kegiatan yang berlangsung sejak 2 Juni hingga 26 September mendatang itu diikuti 60 peserta, termasuk enam pejabat pimpinan tinggi pratama dari Pemerintah Kabupaten Lombok Timur.
Wakil Gubernur NTB Hj. Indah Damayanti dalam arahannya menegaskan bahwa dunia saat ini sedang bergerak sangat cepat. Perubahan teknologi, digitalisasi layanan publik, dinamika geopolitik internasional, hingga ancaman krisis pangan dan energi telah menciptakan situasi yang penuh ketidakpastian bagi pemerintah di berbagai tingkatan.
Menurutnya, dalam kondisi seperti itu, birokrasi tidak cukup hanya mengandalkan prosedur dan rutinitas kerja. Diperlukan pemimpin yang mampu membaca arah perubahan, menyusun langkah antisipatif, serta mengambil keputusan secara cepat tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat.
“Pemimpin publik harus mampu menjadi penggerak perubahan, bukan sekadar pengelola administrasi,” demikian pesan yang mengemuka dalam kegiatan tersebut.
Pentingnya kepemimpinan adaptif juga menjadi perhatian berbagai lembaga pemerintahan. Dalam sejumlah kajian reformasi birokrasi, kemampuan beradaptasi terhadap perubahan dinilai sebagai salah satu kompetensi utama yang harus dimiliki pejabat publik di era transformasi digital. Pemimpin dituntut mampu mengelola organisasi yang semakin dinamis sekaligus memastikan pelayanan publik tetap berjalan efektif di tengah perkembangan teknologi yang terus berubah.
Kepala LAN RI Muhammad Taufiq menyampaikan bahwa organisasi akan terus berkembang mengikuti perubahan zaman. Karena itu, seorang pemimpin harus memiliki kemauan untuk terus belajar dan meningkatkan kompetensinya agar mampu menjawab kebutuhan organisasi maupun masyarakat.
Ia menegaskan bahwa kepemimpinan bukanlah kemampuan yang muncul secara otomatis, melainkan dibangun melalui proses pembelajaran yang berkelanjutan. Pelatihan seperti PKN Tingkat II menjadi salah satu sarana untuk membentuk pemimpin yang mampu menghadapi tantangan masa depan secara lebih terstruktur.
Selain memperoleh materi pembelajaran, peserta pelatihan juga dituntut menghasilkan aksi perubahan yang dapat diterapkan di instansi masing-masing. Pendekatan tersebut bertujuan agar hasil pelatihan tidak berhenti pada aspek teoritis, tetapi mampu menghadirkan inovasi dan perbaikan nyata dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Bagi Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, keikutsertaan enam pejabat eselon II dalam pelatihan ini menjadi bagian dari investasi sumber daya manusia jangka panjang. Penguatan kapasitas kepemimpinan dinilai penting untuk mendukung upaya peningkatan kualitas pelayanan publik, percepatan reformasi birokrasi, serta pencapaian target-target pembangunan daerah.
Di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan semakin kompleksnya persoalan global, kualitas kepemimpinan menjadi faktor penentu keberhasilan birokrasi dalam menjaga stabilitas pelayanan sekaligus menghadirkan solusi bagi masyarakat. Karena itu, pelatihan kepemimpinan seperti PKN Tingkat II diharapkan mampu melahirkan pemimpin yang tidak hanya adaptif terhadap perubahan, tetapi juga mampu membawa organisasi pemerintah menjadi lebih inovatif, responsif, dan berdampak.*
