PESANRAKYAT.ID - Kabupaten Lombok Timur kembali mendapat perhatian pemerintah pusat. Daerah dengan jumlah penduduk terbesar di Nusa Tenggara Barat (NTB) itu ditunjuk sebagai salah satu dari 42 kabupaten/kota di Indonesia yang menjadi lokasi perluasan uji coba digitalisasi bantuan sosial (bansos) tahun 2026.
Program yang diinisiasi Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP) Republik Indonesia tersebut diharapkan menjadi tonggak baru dalam reformasi penyaluran bantuan sosial yang lebih transparan, akurat, dan tepat sasaran.
Sosialisasi program berlangsung di Ballroom Kantor Bupati Lombok Timur dan dibuka oleh Asisten I Setda Lombok Timur, H. Ahyan. Ia menegaskan bahwa bantuan sosial merupakan instrumen penting negara dalam menjaga kesejahteraan masyarakat, khususnya kelompok rentan dan kurang mampu, Rabu 3/6/2026
Menurut Ahyan, Lombok Timur saat ini memiliki lebih dari 145 ribu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang menerima berbagai program bantuan, mulai dari Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan sembako, hingga bantuan sosial lainnya.
Namun demikian, berbagai tantangan masih ditemui dalam pelaksanaannya, seperti data penerima yang belum diperbarui secara cepat, keterlambatan penyaluran, hingga masih adanya penerima yang dinilai tidak sesuai kriteria.
“Digitalisasi bansos ini menjadi salah satu solusi untuk memperbaiki berbagai persoalan tersebut sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.
Ia menambahkan, penerapan Portal Perlinsos selaras dengan visi pembangunan Lombok Timur yang Sejahtera, Maju, Adil, Religius, dan Transparan (SMART), di mana transformasi digital menjadi salah satu pilar utama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
Penunjukan Lombok Timur sebagai daerah percontohan dinilai bukan tanpa alasan. Selain memiliki jumlah penerima manfaat yang besar, daerah ini juga dinilai memiliki komitmen kuat dalam mendorong pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan efektivitas program-program pemerintah.
Perwakilan Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Republik Indonesia, Samuel Prayoga Tampubolon, menjelaskan bahwa sekitar 400 ribu kepala keluarga di Lombok Timur akan menjadi sasaran pendataan dalam sistem baru tersebut.
Melalui Portal Perlinsos, masyarakat yang telah masuk dalam Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dapat mengajukan pendaftaran secara mandiri. Sistem tersebut diharapkan mampu mempercepat pembaruan data sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap layanan perlindungan sosial.
“Pemerintah ingin memastikan seluruh warga yang memenuhi syarat dapat terdata dengan baik dan memperoleh kesempatan yang sama untuk mendapatkan bantuan sesuai ketentuan yang berlaku,” jelas Samuel.
Selain menguji sistem pendaftaran mandiri, pemerintah juga akan mengukur kesiapan infrastruktur digital, integrasi data lintas instansi, serta respons masyarakat terhadap transformasi layanan sosial berbasis teknologi.
Kepala Bidang Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur, Dedi Kurniawan, menyebutkan bahwa perluasan uji coba ini merupakan bagian dari persiapan pemerintah sebelum sistem digitalisasi bansos diterapkan secara nasional.
Menurutnya, keberhasilan program di daerah percontohan akan menjadi dasar penyempurnaan kebijakan dan tata kelola perlindungan sosial di Indonesia.
Sosialisasi yang berlangsung selama dua hari tersebut melibatkan ratusan peserta dari unsur pemerintah daerah, kecamatan, desa, OPD, forum kewilayahan, pendamping sosial, hingga operator desa dan kelurahan.
